moratorium menteri susi diprotes tanda ada mafia

moratorium menteri susi diprotes tanda ada mafia koordinator advokasi hukum dan kebijakan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara ahmad marthin hadiwinata mengatakan banyaknya protes atas mor Read This Moratorium Menteri Susi Diprotes, Tanda Ada Mafia Koordinator Advokasi Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Ahmad Marthin Hadiwinata mengatakan banyaknya protes atas moratorium izin kapal tangkap yang diterapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuktikan ada banyak ‘permainan’ dalam proses perizinan selama ini.

Sebab perjanjian yang bisa dilakukan antarnegara untuk menangkap ikan hanya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). “Itu pun hanya bila surplus” kata dia saat dihubungi Kamis 4 Desember 2014. (Baca: Mata-matai Pencuri Ikan Susi Diprotes Dirjennya)

Wilayah teritorial kata dia tak bisa dimasuki kapal asing sama sekali. Bahkan dilarang untuk dijadikan lahan perjanjian dengan negara lain. “Yang boleh diberdayakan oleh negara lain dengan perjanjian hanya ZEE” kata dia. (Baca: Dicari KSAL yang Satu Visi dengan Menteri Susi)

Kebijakan tersebut kata dia sudah cukup baik tapi harus disertai dengan pengawasan yang ketat. “Saat ini pengawasannya masih sektoral sangat lemah” kata dia. Penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah juga harus ada penjelasannya. Kapal apa saja yang ditenggelamkan.

“Kita harus pastikan benar kalau itu pencuri ikan jangan-jangan hanya pengeruk harta karun dari kapal karam” kata dia. (Baca: Dukung Susi TNI AL Siap Tenggelamkan Kapal Ikan)

Menteri Susi sebelumnya mengatakan akan menghentikan sementara (moratorium) pemberian izin kapal penangkap ikan berukuran besar ke wilayah Indonesia. “Saya minta maaf bila ini nantinya dianggap menghambat tetapi hal ini berkaitan secara keseluruhan” katanya saat menghadiri pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta Kamis 30 Oktober 2014.

Menurut Susi kebijakan itu masih dibahas di lingkup internal Kementerian. Moratorium akan dilakukan hingga akhir 2014. Rencananya moratorium ini akan diterapkan pada kapal berkapasitas di atas 30 gross tonnage (GT) yang izinnya diatur pemerintah pusat. Sedangkan perizinan kapal di bawah 30 GT dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

moratorium menteri susi diprotes tanda ada mafia